K3S Kuningan Gelar Bina Wilayah Organisasi Sosial

Untuk mengetahui perkembangan organisasi sosial yang berada di Kuningan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kuningan yang di ketuai Hj. Utjhe Ch. Suganda. Mulai tanggal 2 Nopember hingga 30 Desember melaksanakan pembinaan dan penyuluhan organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak tetapi bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial (UKS) dan terdaftar di instansi terkait.

Menurut Drs. H. Sobana selaku Ketua Harian K3S Kab. Kuningan kegiatan dilakukan mulai tanggal 2 November hingga 30 Desember 2010. adapun jumlah organisasi sosial yang akan dikunjungi sekitar 42 organisasi sosial se-Kabupaten. Dengan melibatkan unsur pengurus K3S, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Kuningan, Bagian Kesra Setda, dan Humas Setda.

Kegiatan yang akan rampung hingga akhir tahun ini, dikatakan Drs. H. Sobana, merupakan salah satu program kerja K3S Kabupaten Kuningan yang sejalan dengan SK. Bupati Kuningan Nomor : 400/kpts.125-Kesra/2009 Tentang Pembentukan Pengurus Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Kuningan Tanggal 13 April 2009.

Menurutnya, kegiatan pembinaan dan penyuluhan ini rutin dilakukan setiap tahun dengan tujuan memberdayakan partisipasi sosial masyarakat (parsosmas) terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kab. Kuningan. Sebelumnya setiap awal tahun kami mendata dan menginventarisasi organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak tetapi bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial (UKS) dan terdaftar di Dinas Sosial & Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan

‘Usai dilakukan pendataan dan inventarisasi nantinya organisasi sosial yang sudah terdata tersebut akan dibimbing dan diberikan penyuluhan langsung tentang usaha kesejahteraan sosial,’’katanya.

Lebih lanjut dikatakan, Wibawa Gumbira, S.Sos selaku Humas K3S Kab. Kuningan, kegiatan bina wilayah untuk Orsos penyelenggara usaha kesejahteraan sosial ini merupakan program unggulan dari Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Tingkat Nasional. Program ini diperkuat juga Surat Keputusan (Kepmen) Nomor: 72/HUK/2010 tentang pengukuhan DNIKS.

“Dan alhamdulilah dari sekian banyak K3S Kabupaten/Kota se-Indonesia hanyalah K3S Kabupaten Kuningan di bawah pimpinan Hj. Utje Ch. Suganda, S.Sos yang tetap konsisten dalam pembinaan dan penyuluhan terhadap organisasi sosial dan fakta ini diperkuat oleh surat dari Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Jawa Barat No:084/Sekr/BK3S-Jabar/X/2010 perihal pemberitahuan,”ungkapnya.

.

KEGIATAN SOSIAL HJ. UTJE Ch. SUGANDA, S.Sos

Kepedulian Ketua K3S Kuningan Hj. Utje Ch. Suganda, S.Sos., terhadap kondisi masyarakat yang memliki kebutuhan khusus baik dilihat dari sudut fisik, mental bahkan kondisi ekonomi dan sosial budaya maupun lainnya. Menjadikan bagian dari pekerjaan sehari-harinya yang senantiasa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Hal ini dilakukannya dengan melihat dan mendengar langsung kemudian merealisasikannya dalam bentuk aksi nyata yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh mereka. Adapun kegiatan yang telah dilakukan selama menjabat ketua K3S dari tahun 2003-2010 t, diantaranya:

1. Perintis terbentuknya Komisi Pemberdayaan Penyandang Cacat (KPPC) Kab. Kuningan pada Tahun 2003 sebagai lembaga koordinasi bidang kecacatan dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998.

2. Memperjuangkan 17 orang penyandang cacat menjadi pegawai negeri sipil yang ditempatkan di berbagai instansi sesuai pendidikan dan kompetensinya masing-masing sesuai UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

3. Menyediakan kantor K3S Kab. Kuningan secara tersendiri di Jl. Pramuka No. 53 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan.

4. Tahun 2005 Andil dalam mensukseskan olah raga sepak bola Tuna Daksa Manurung Cup Tingkat Nasional di Kabupaten Kuningan

5. Tahun 2006 membawa BPOC Kab. Kunigan menduduki peringkat 4 besar Pekan Olahraga Penyandang Cacat Provinsi (Porcaprov) Jawa Barat

6. Sebagai Ketua PMI Kab. Kuningan membentuk Bank Darah di tiap desa se Kab. Kuningan.

7. Peduli terhadap makam dan keluarga pahlawan sehingga tiap Hari Pahlawan diwajibkan ziarahdan memberikan bingkisan.

8. Tahun 2009 memperbaiki bangunan Yayasan Yatim Piatu Dharma Wanita Kab. Kuningan padahal sudah 30 tahun terabaikan.

9. Sangat dekat dengan karang taruna dan selalu mengisiceramah pada tiap kegiatan karang taruna kabupaten maupun kecamatan.

10. Briefing rutin di Kantor K3S dengan pekerja sosial profesional (mantan PSK dan Depsos)

11. Sebagai nara sumber pembinaan mental spiritual pada tiap pelatihan Tagana

12. Melalui TP.PKK Kabupaten bekerjasama dengan salah satu BUMN yang ada di Kuningan mengadakan program bedah rumah tidak layak huni dengan target 7000 rumah dan baru terealisasi sebanyak 4000 rumah dengan bantuan stimulant @ Rp.2.000.000,- sedangkan kalau dihitung biaya bedah rumah itu menghabiskan dana 15 – 25 juta rupiah ditambah swadaya masarakat.

13. Membantu kelompok usaha bersama (KUBE) PMKS dengan memberikan modal bergulir dari BK3S Provinsi Jabar, tiap thun 1 (satu) kube percontohan dibantu sebesar 10 juta rupiah.

14. Menyelenggarakan kegiatan Nikah Masal bekerjasama dengan Kementerian Agama RI Kab. Kuningan bagi orang-orang yang tidak mampu ataupun Nikah Siri.

15. Membantu meringankan beban keluarga tidak mampu yang sakit / mendapat musibah.

16. Memfasilitasi PMKS yag mengikutipendidikan / pelatihan

17. Ikut dalam Tim Penanggulangan Masalah Sosial dan memberikan solusi untuk pemecahannya.

18. Pada tahun 2009 menjadi Manager dalam lomba festifal band antar pelajar SLB tingkat nasional di Malang Jawa Timur, dan SLBN Taruna Mandiri Kuningan yang mewakili Jawa Barat mendudki peringkat ke 2 se Indonesia.

19. Sering mengunjungi yayasan korban narkotika dan memberikan bimbingan mental spiritual salah satunya adalah Yayasan Maha Kasih serta menjadi penceramah di tiap sekolah yang di jadwal oleh Granat Kuninga.

20. Memfasilitasi yayasan yang belum punya Akta Notaris pendiriannya untuk dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai prasyarat untuk mendapa bantuan permakanan, tahun 2010 sudah membantu 18 panti sebesar 63 juta rupiah hanya satu kali dan selanjutnya Kab. Kuningan tiap tahun mendapat bantuan dari Depsos RI sebesar miliaran rupiah.

21. Hasil pembangunan fisik dari PNPM, masyarakat sealu mengundang Hj. Utje untuk peresmian, sehingga masyarakat berlomba swadaya lebih besar

Dana Rultilahu Disalurkan

TP. PKK Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan Bank Jabar Banten ( BJB ) menyalurkan dana bantuan stimulant untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di aula Dipenda Kabupaten Kuningan, Selasa 19/10. hadir dalam acara tersebut, Ketua TP PKK Hj. Utje Ch. Suganda sekaligus Ketua K3S Kuningan, Wakil Ketua Hj. Dadah Momon, Assisten Pembangunan dan Kesra H. Yayan Sofyan, Pimpinan Bank BJB Agus Kurniawan, SE dan Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Kuningan. Dalam kesempatan tersebut disalurkan dana sekitar 120 juta untuk rehab rumah tidak layak huni yang bersumber dari dana Bantuan BJB Kuningan.

Permasalahan kemiskinan memang menjadi persoalan yang sangat serius di Negara kita ini, salah satunya banyak keluarga miskin yang tinggal di Rumah yang tidak layak huni sehingga persoalan tersebut menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan warga. Oleh sebab itu TP PKK Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan BJB Kuningan membantu para keluarga yang kurang mampu untuk membangun rumah agar menjadi rumah yang sehat dan layak untuk ditinggali tanpa menimbulkan penyakit bagi para penghuninya.

Selain itu TP PKK sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Kuningan merasa perlu memperhatikan para keluarga miskin karena itu merupakan salah satu tujuan dari 10 Program PKK. Selain itu juga Ketua TP PKK Kabupaten Kuningan dalam sambutannya mengatakan pentingnya memelihara lingkungan agar tetap baik, karena dengan lingkungan yang terpelihara dan terjaga dengan baik, insya allah lingkungan akan memberikan sesutau yang berharga bagi kehidupan manusia. Hal tersebut sesuai dengan program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan yaitu Kabupaten Kuningan menuju Kabupaten Konservasi. TP PKK dan BJB memberikan Rp.2.000.000,- tiap rumah untuk perbaikan Rumah tidak layak huni, dan diharapkan adanya partisipasi dari masyarakat sekitar dalam membangun rumah tidak layak huni sehingga beban keluarga menjadi lebih ringan lagi.

Hj. Utje juga memberikan pujian untuk masyarakat Kuningan yang masih memegang teguh jiwa gotong royong, sehingga setiap program yang digulirkan bias berjalan dengan lancer. Terang Utje.

H. Yayan sofyan yang hadir mewakili Bupati Kuningan dalam sambutannya mengatakan, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk TP PKK dan BJB, karena telah dapat memberikan bantuan stimulant untuk rehabilitasi Rumah tidak layak huni. Pihaknya mewakili Pemerintah Kabupaten Kuningan menghaturkan ucapan terim kasih disertai penghargaan setinggi-tingginya atas kerjasama dan kemitraan yang selama ini terbina dengan baik dalam rangka memajukan Kuningan yang kita cintai bersama sehingga Kabupaten Kuningan dapat berkembang dan membangun seperti sekarang ini. Jelas Yayan.

KESETARAAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Dalam rangka rencana aksi peningkatan kapasitas daerah/ CBAP SCBD tahun kedua diselenggarakan diklat/orientasi SCBD yang diawali dengan penyelenggaraan seminar kesetaraan dan pengarusutaman gender, Rabu tanggal 19 Oktober 2010 bertempat di Hotel Tirta Sanita. Adapun tujuan penyelenggaraan seminar dituturkan oleh ketua Bappeda Kabupaten Kuningan Drs. H. Yosep Setiawan, M.Si selaku ketua panitia penyelenggara sebagai berikut, pertama memberikan pencerahan kepada para pejabat pemerintah Kabupaten Kuningan terkait dengan kesetaraan dan pengarusutamaan gender, menumbuhkan kesepahaman dan komitmen diatara semua aparatur pemerintah terkait kesetaraan dan pengarusutamaan gender, serta mewujudkan kesadaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender. Seminar diikuti oleh 32 pejabat eselon II, 30 pejabat eselon III, dan 30 pejabat eselon IV, sedangkan pelaksanaan diklat akan dilaksanakan pada tanggal 25, 26, dan 27 Oktober 2010.

Acara seminar dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan, Hj. Utje CH Suganda, S.Sos. Pada kesempatan itu, beliau menyambut gembira atas terselenggaranya kegiatan seminar, karena mengindikasikan perhatian dan keseriusan terhadap kesetaraan gender, sehingga pembangunan di Kabupaten Kuningan diharapkan senantiasa diwarnai dengan mempertimbangkan kesetaraan gender. Lebih lanjut dipaparkan bahwa isu gender merupakan amanat dari tujuan millennium yang telah dicanangkan PBB dengan target pelaksanaan dari tahun 2000 s.d 2015, yang esensinya adalah, penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan dan peningkatan kerjasama global. Kesemua itu sebenarnya sudah terangkum dalam 10 program pokok PKK.

Hasil koordinasi Tim Penggerak PKK dengan BKD Kabupaten Kuningan diperoleh data yang menunjukkan adanya keseimbangan gender, yakni PNS di Kabupaten Kuningan terdiri dari 57% laki-laki dan 43% perempuan. Sementara dalam jabatan struktural masih perlu peningkatan komitmen karena perempuan yang menduduki jabatan struktural eselon II baru 3,12%, eselon III 9%, eselon IV 15,9 % dan jabatan politik (DPRD) 8,8%. Melihat kondisi jabatan yang diduduki perempuan, kiranya peranan perempuan perlu terus ditingkatkan dengan memberikan ruang kesempatan yang memadai bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengembangan karir atau jabatan struktural tersebut yang selayaknya ditargetkan mencapai porsi 30%. Merupakan suatu realita, bahwa pada saat ini para perempuan mengalami banyak kemajuan, misalnya di bidang pendidikan banyak yang melanjutkan sekolah ke jenjang S1, S2 bahkan S3. Hal yang menggembirakan bahwa paradigma perempuan yang tadinya mayoritas hanya menjadi ibu rumah tangga, sekarang telah banyak yang berperan dalam dunia karir.

Selanjutnya Dr. Ahmad Hidir selaku nara sumber, menyampaikan bahwa berbicara tentang gender jangan dirancukan dengan berbicara tentang perempuan, karena berbicara tentang gender berarti berbicara tentang laik-laki dan perempuan. Dalam hal ini perempuan harus setara dengan laki-laki. Kesetaraan gender adalah suatu kesamaan kondisi dan status untuk memperoleh kesempatan yang sama dan menikmati hak-haknya sebagai manusia baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan keadilan gender diuangkapkan sebagai suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki.